Soekiman Wirjosandjojo

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search
Dr Soekiman Wirjosandjojo

Dr. H. Soekiman Wirjosandjojo, lahir di Surakarta tahun 1898, adalah putra dari Mas Wirjosandjoyo. Bersama dengan saudaranya, Dr. Satiman Wirjosandjojo, keduanya adalah lulusan sekolah dokter bumiputera STOVIA. Mas Wirjosandjojo adalah seorang hartawan dermawan yang berkawan dekat dengan K.H. Fakhrudin. Oleh ayahnya, jika kelak Soekiman lulus sekolah kedokteran, dia akan diserahi tugas untuk memimpin Rumah Sakit PKO di Yogyakarta.Tetapi, sebagaimana para kaum muda terpelajar pada masa itu, perhatian mereka tidak hanya terpusat pada apa yang mereka pelajari di kampus, masalah politik dan perjuangan kemerdekaan justru menjadi fokus perhatian utama mereka. Maka, setelah sekian waktu mengabdikan diri di RS PKO Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 1930, dr. Soekiman meminta berhenti sebagai dokter, ia bermaksud berhikmat dalam dunia politik. Sebagai penggantinya, Dr. Sampoerno, yang baru saja lulus dari sekolah kedokteran dimintanya untuk memimpin RS PKO.

Awal karir politiknya, Soekiman masuk ke dalam Sarekat Islam, sehingga partai itu menjadi lebih kuat. Tetapi pada tahun 1932, terjadi ketidaksesuaian yang menyebabkan Dr Soekiman memisahkan diri, lalu mendirikan Partai Islam Indonesia (PARII). Pada tahun 1936, Haji Agus Salim memisahkan diri pula dan membentuk Partai ‘Penyedar’. Kurun dua tahun berikutnya suasana kepartaian lesu. Kemelut di Eropa meletus dan meningkat, bahaya akan terjadinya Perang Dunia terbayang. Diperlukan adanya kegiatan partai, sedang PSII dan PARII serta Penyedar masih sukar untuk dipertemukan. Padahal, belum cukup mencakup potensi keseluruhan umat Islam. Warga Muhammadiyah yang semakin berkembang pesat saat itu belum tertampung aspirasinya. Maka, pada tahun 1938 beberapa orang tokoh Islam seperti Dr Soekiman, Wiwoho Poebohadidjojo, KH Mas Mansur dan Wali Al-Fattah mendirikan partai Islam baru yaitu Partai Islam Indonesia (PII). Para pemimpin Muhammadiyah seperti Faried Ma’ruf, Abdulkahar Muzakkir, Kasman Singodimedjo, H. Rasyidi, B.A. dan lain-lain bergabung. Ketua PII dijabat oleh Wiwoho Poerbohadidjojo dan Dr Soekiman sebagai Wakil Ketua. PII berkembang pesat dan cepat tersiar ke seluruh Indonesia didukung oleh umat Islam terutama keluarga Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah sendiri tetap tidak berpolitik.

Ketika Partai Masyumi didirikan di Yogyakarta pada 7 November 1945, Dr Soekiman menjabat Ketua Pengurus Besar. Bersama Dr. Syamsuddin dan K. Taufiqurrahman, Soekiman menyusun kebijakan politik partai yang kemudian disahkan sebagai Manifesto Politik Masyumi. Isinya, terkait urusan luar negeri, Partai Masyumi bermaksud untuk turut melaksanakan cita-cita perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan, dengan cara: 1). berusaha mempererat persaudaraan dengan segenap umat Islam di negara-negara lain; 2). berusaha agar politik-politik umat Islam Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi dan menentang politik yang mungkin dapat merupakan haluan politik tadi. Terkait kepentingan dalam negeri, Partai Masyumi bermaksud: 1). memperluas usaha untuk mempercepat tercapainya dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan dalam segala lapangan pemerintahan; 2). menanamkan tersebarnya ideologi Islam dikalangan masyarakat Indonesia, dengan tidak menghalangi pihak lain yang sejalan memperkokoh sendi Ketuhanan Yang Maha Esa; 3). membentengi jiwa umat Islam dari infiltrasi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan tekad fisabilillah. Manifesto yang singkat, padat dan luas itu mendapat sambutan yang positif dari umat Islam serta perhatian besar dan pihak pemerintah hingga diperkenankan untuk disiarkan melalui RRI, dibaca dan diberikan penjelasan oleh Dr. Syamsuddin.

Dr Soekiman menjabat Ketua Partai hingga Muktamar ke-VI di Jakarta, pada bulan Agustus 1952. Ketika itu dia menjabat Wakil Ketua, sedang jabatan Ketua dipegang oleh Mohamad Natsir. Dalam pemerintahan, Dr Soekiman pernah menjabat Menteri Dalam Negeri tahun 1947 dan Perdana Menteri dalam Kabinet Soekiman-Soewirjo yang dibentuk pada 26 April 1951.


Kiprah di Muhammadiyah Sekalipun Dr. Soekiman telah menarik diri dari jabatan pimpinan Rumah Sakit PKO, namun dia masih tetap melakukan tugasnya selaku penasehat medis dan membimbing Dr Sampoerno. Begitu pula hubungannya dengan Hoofdbestuur Muhammadiyah tetap erat dan selalu membantu dengan pikiran serta keuangan. Dia ternyata dermawan seperti ayahnya. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta tahun 1959, terpilih PP Muhammadiyah dengan ketua H.M. Yunus Anis. Dr Soekiman ditetapkan oleh Pimpinan Pusat sebagai Ketua Majelis Hikmah sesuai keahliannya. Ketika menjadi Ketua Majelis ini dia berhasil menyusun buku berjudul “Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur,” Satu uraian politik yang membeberkan tujuan, strategi dan taktik perjuangan yang harus menjadi landasan dan pedoman Partai Politik Islam.

Setelah Partai Masyumi tidak ada lagi, pada tahun 1960 gairah politik Dr Soekiman diresapkan dalam Muhammadiyah dan berpendapat agar Muhammadiyah menjadi partai politik atau setidaknya menjalankan politik praktis. Sebagai organisasi massa yang besar, sudah selayaknya berpolitik, apalagi ajaran Islam sendiri menganjurkan terbentuknya negara yang dalam segala seginya diridhoi Allah. Pendapat itu dibicarakan di kalangan Pimpinan Pusat dan kemudian dibawa ke sidang Tanwir. Namun, para pemimpin Muhammadiyah belum dapat menerima gagasannya itu. Mereka berpendirian bahwa Muhammadiyah tidak boleh dijadikan partai politik dan tidak boleh berpolitik praktis. Harus tetap sebagai organisasi dan gerakan dakwah sebagaimana yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan.

Dr. Soekiman tidak putus asa, dia yakin bahwa kehidupan setiap bangsa dan gerakan bangsa Indonesia tidak mungkin lepas dari pengaruh politik. Buah pikirannya itu disuarakan dalam sidang Tanwir pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta tahun 1962. Pertukaran pikiran berlangsung hingga akhirnya diadakan pemungutan suara. Gagasan Dr. Soekiman mendapat dukungan tetapi suara yang diperoleh belum mencukupi, sehingga ditolak. Dia kelihatan kesal, tapi akhirnya dia berkata, “Tapi, ya sudahlah, tentu ada hikmahnya.” Sekalipun gagasan Soekiman ditolak, nyataya lambat laun Muhammadiyah mempunyai wakilnya juga dalam DPRGR, yaitu: H.M. Junus Anis, Sarjono dan H. Marzuki Yatim. Mempunyai menteri, yaitu H.M. Moeljadi Djojomartono dan Prof. K.H. Faried Ma’ruf, tanpa merubah Muhammadiyah menjadi partai politik. Gagasan Soekiman menjadi kenyataan.

Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Bandung, tahun 1965 menghasilkan PP Muhammadiyah dengan Ketuanya tetap KHA. Badawi. Penasehat terdiri dari, K.H. Fakih Usman, KRH. Hajid dan Buya AR Sutan Mansur. Beberapa lama sesudah Muktamar, Pimpinan Pusat menambah penasehat yaitu, Buya Hamka untuk bidang Tabligh dan Dr. Soekiman untuk bidang Politik.

Gagasan Soekiman, berangsur mendekati kenyataan ketika diadakan Konferensi Nasional Kilat Muhammadiyah pada tanggal 9-12 Nopember 1965 di Jakarta. Konferensi itu memutuskan: menuntut dibubarkannya PKI, pembentukan Majelis Hikmah yang baru, pembentukan barisan KOKAM, menyatakan Muhammadiyah sebagai Ormaspol, yaitu ormas yang berpolitik tanpa mengubah menjadi partai politik. Pada pembentukan Kabinet Ampera oleh Jenderal Soeharto, Muhammadiyah mendapat satu kursi menteri yaitu Ir HM Sanusi sebagai Menteri Perindustrian. Pada bulan Februari 1967 Muhammadiyah mendapat tambahan delapan kursi dalam DPRGR hingga menjadi sebelas orang.

Ketika Parmusi diresmikan pada 20 Februari 1968, sekali lagi Dr. Soekiman kecewa karena menurutnya, tidak perlu ada partai baru tetapi cukup Muhammadiyah saja yang menjelma menjadi partai politik. Ketika H. Djarnawi Hadikusumo, Ketua Umum Parmusi, sedang berada di Yogyakarta, Soekiman memerlukan menemui di rumahnya. Pak Djarnawi terkejut, biasanya Dr. Soekiman bertemunya di kantor PP saja. Lalu Dr. Soekiman mengungkapkan isi hatinya, ”Bagaimana saudara, tidak perlu ada partai baru. Muhammadiyah saja menjadi partai. Wah, itu sudah cukup.” Jawaban Pak Djarnawi yang juga aktivis Muhammadiyah, “Muhammadiyah ingin tetap sebagaimana sediakala, gerakan dakwah. Urusan politik diserahkan kepada Majelis Hikmah. Kalau Muhammadiyah menjadi partai, nanti dakwahnya terbengkalai dan usaha sosial-pendidikannya terlantar.”

Dr. Soekiman berkata, “Lho, itu nanti dapat diatur dengan pembagian kerja yang rapih. Wah, rupanya saudara kurang jauh pandangannya. Kita harus berpikir jauh. Perubahan-perubahan yang akan datang dalam masyarakat harus sudah dapat kita raba dari sekarang ini.” Pak Djarnawi tertegun dan termenung, dikatakan pandangannya kurang jauh. Tetapi, mungkin juga benar. Dan Dr. Soekiman tidak ingin melihat Ketua Partai itu terlalu lama termenung. Segera dia mengangkatkan kedua tangannya dari sandaran kursi, lalu dengan tertawa berkata, “Tapi, ya sudahlah. Tapi harus diingat, betul kesulitan dan tanggungjawab saudara terlalu besar. Betul terlalu besar. Ya, sudahlah.” Percakapan itu terhenti sampai di situ.

Hari Selasa, 23 Juli 1974 Dr. Soekiman wafat setelah menderita sakit. Hadir melayat di kediaman beliau, antara lain: Panglima Kowilhan II Letjen Widodo dan Wakepda DIY Sri Paku Alam VIII. Dari Jakarta terlihat, Mr. Mohammad Roem dan Dr. H. Anwar Haryono, SH. Atas permintaan keluarga, Ketua PP Muhammadiyah, K.H. AR Fachruddin menyampaikan sambutan atas nama keluarga. Ki Wardoyo dari Majelis Luhur Taman Siswa menyampaikan sambutan pula dengan mengatakan bahwa jenazah Dr. Soekiman akan dimakamkan di makam keluarga Taman Siswa atas permintaannya sendiri, karena hasratnya untuk dimakamkan disamping Ki Hadjar Dewantoro. Sambutan juga disampaikan oleh Sri Paku Alam VIII. Mr. Moh. Roem, berpidato mengenang kawan seperjuangannya itu dan menyampaikan penghormatan terakhir dengan menitikkan air mata.**