Muhammadiyah Boarding School

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search

Modernisasi pendidikan Muhammadiyah sudah dilakukan sejak 1918, saat Muhammadiyah mulai merubah model pendidikan yang tidak terstruktur kurikulum dan jenjangnya menjadi pendidikan yang lebih terstruktur. Terinspirasi dari perkembangan pendidikan Islam di Sumatera Barat pada masa itu, KH Ahmad Dahlan pada tahun tersebut merintis Standard School Muhammadiyah di Suronatan dan Qismul Arqa’ Muhammadiyah untuk putra di Patangpuluhan dan putri di Suronatan pada tahun 1921.

Konsep pendidikan yang diterapkan di sekolah guru ini kemudian adalah gabungan pondok pesantren dan sekolah guru (madrasah muallimin) yang formal dan berubah namanya menjadi Kweekschool Muhammadiyah pada 1923. Selanjutnya baru menjadi Madrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah pada 1932 hingga kini. Kedua sekolah guru berasrama ini kemudian ditetapkan sebagai sekolah kader yang langsung diawasi oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam perkembangannya, pada 1970-an geliat untuk membangun pendidikan madrasah berasrama atau pondok pesantren dikembangkan beberapa pimpinan wilayah/daerah di daerahnya masing-masing. Pada 1971 berdiri Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar dan 1975 berdiri Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Pada 1984 menyusul Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Belebo Luwu Utara berdiri. Brand Darul Aqram menjadi penciri yang diambil saat itu mengambil nama perkaderan formal Muhammadiyah.

Di awal 1990-an, dua pondok pesantren Muhammadiyah berdiri di Jawa Tengah. Pertama, di Kudus yang bermula dari pesantren SMA Muhammadiyah Kudus pada 1990 dan kedua, di Sukoharjo yang juga bermula dari pesantren MTs Muhammadiyah Blimbing pada 1994 yang kemudian dikembangkan tiga tahun kemudian menjadi SMA Muhammadiyah Pondok Pesantren Imam Syuhodo. Perkembangan pesantren Muhammadiyah di periode ini adalah model pesantren sekolah.

Akhir dekade pertama 2000-an, hadir tren baru pondok pesantren Muhammadiyah dengan brand Muhammadiyah Boarding School (MBS). MBS yang pertama muncul adalah MBS di Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bermula dari inisiatif kader muda Muhammadiyah di wilayah Prambanan yang prihatin atas minimnya kader, lalu muncul gagasan untuk mengembangkan sekolah yang sudah ada yakni SMP Muhammadiyah 1 Prambanan untuk dikembangkan dengan kurikulum terpadu sekolah dan pesantren layaknya di Kudus dan Sukoharjo.

Setelah disetujui Pimpinan Cabang Prambanan, diskusi pengembangan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan berlanjut dengan studi banding ke beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekembali dari studi banding, muncul perbedaan pandangan antara tim pengembang dan tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan karena tidak semua bersepakat dengan berbagai pandangan. Setelah beberapa kali dilakukan diskusi dan mediasi tidak membuahkan hasil, akhirnya konsep yang direncanakan kembali mentah. Tim pengembang kemudian berkonsultasi kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY untuk persiapan pendirian pesantren.

PWM DIY yang saat itu diketuai oleh Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. berpandangan bahwa jika proses komunikasi dengan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan tidak berhasil, mengapa tidak mendirikan pesantren baru saja. Saran PWM DIY itu kemudian dipertimbangan tim pengembang dan diputuskan untuk segera menggalang dana untuk pembangunan pesantren baru di Prambanan. Dukungan diberikan oleh Prof. Dr. Amien Rais, M.A, yang bersedia menjadi penasehat. Dukungan lainnya juga datang dari Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Ketua Umum PP Aisyiyah Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Suratno, dan Wakil Bupati Drs. Sri Purnomo, M.Si.

Kendala awal yang dihadapi tim pengembang adalah penentuan lokasi pesantren. Saat itu muncul ide untuk membeli tanah dengan menggunakan dana wakaf dari masyarakat melalui penggalangan dana untuk membebaskan tanah. Muncul juga gagasan untuk memanfaatkan lahan milik Kraton Ngayogyakarta (Sultan Ground). Untuk opsi kedua ini perlu mengajukan surat permohonan pemanfaatan tanah milik Kraton yang berlokasi di Desa Plempoh Kelurahan Bokoharjo, Prambanan. Setahun kemudian pihak Kraton Yogyakarta memberikan persetujuan dengan sistem sewa dan hak pakai. Akhirnya, pada hari Ahad, tanggal 20 Januari 2008 diresmikan pendirian Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta yang peletakan batu pertamanya di lahan Sultan Ground dilakukan oleh Prof. Dr. Amien Rais, M.A. Dalam kegiatan seremonial yang diisi dengan pengajian tersebut sekaligus diadakan penggalangan dana dari seluruh jamaah yang hadir. Jamaah warga Muhammadiyah yang hadir sangat antusias untuk membantu biaya pembelian sebidang tanah untuk lokasi pembangunan gedung MBS, selain yang sudah diperoleh dari pemanfaatan Sultan Ground. Hasil perolehan dari penggalangan dana itu digunakan untuk pembebasan tanah.

Selanjutnya, dengan bantuan dari beberapa donatur, akhirnya terbangunlah sebuah gedung dengan tiga ruangan yang menjadi sejarah pertama kali gedung yang dimiliki oleh MBS Yogyakarta. Bangunan dengan tiga ruang tersebut menjadi gedung multifungsi sebagai ruang untuk belajar, sekaligus mushola dan asrama santri putra.

Konsep pendidikan yang dipilih MBS berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya yang menggunakan bentuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, sementara MBS memilih bentuk SMP dan SMA. Seiring berjalannya waktu, MBS Prambanan terus berkembang dengan pesat. Dalam kurun waktu 10 tahun telah berhasil didirikan berbagai fasilitas gedung untuk menunjang ruang belajar dan asrama bagi sekitar 1700-an santriwan dan santriwati.

Perkembangan MBS Prambanan yang pesat ini terdengar oleh banyak kalangan internal Muhammadiyah dan menginspirasi untuk mendirikan MBS serupa. Satu persatu Muhammadiyah Boarding School berdiri di Ungaran, Klaten, Bogor, Bumiayu, Tarakan, Jombang, Purwokerto, Magelang, Banjarbaru, Ponorogo, Weleri, Banjarnegara, Palopo, Wonosobo, Mojokerto, Kutorejo, Lampung, Bekasi, dan beberapa kota lainnya. Di Yogyakarta sendiri juga ada MBS di Pleret, SMA Muhammadiyah 1 Bantul dan MTs Muhammadiyah Karangkajen.

Seiring perkembangan jumlah pesantren Muhammadiyah yang terus menanjak, PP Muhammadiyah kemudian menetapkan pembentukan Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah yang disahkan saat Muktamar ke-47 di Makassar. Sebelum muktamar Makasar, jumlah pesantren Muhammadiyah berkisar 150 buah. Jumlah tersebut terus berkembang, Oktober 2018 tercatat 325 buah yang didominasi dengan “Muhammadiyah Boarding School” yang kini menjadi tren baru branding pesantren Muhammadiyah. (Gf)