Moeljadi Djojomartono

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search
R.H. Moeljadi Djojomartono

R. H. Moeljadi Djojomartono adalah Konsul Muhammadiyah Daerah Surakarta (1927-1947) dan Menteri Sosial RI di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beliau juga berperan penting dalam penerbitan Dagblad Adil, di Solo (terbit pertama 1 Oktober 1932), sebagai realisasi keputusan Congres Muhammadiyah.

Lahir di Solo, 3 Mei 1898. Beliau mengikuti pendidikan HIS dan mendapat sertifikat pegawai pemerintah Belanda Klein Ambtenar Examen (KAE) tahun 1916. Pada tahun 1934-1940 beliau mendapat kepercayaan sebagai pimpinan Radio SRI (Solosche Radio Inrichting). Lalu beliau menjadi pegawai di Jawatan Pos Telpon dan Telekomunikasi sampai tahun 1943. Beliau memperoleh pendidikan agama Islam melalui Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Kursus Tabligh Muhammadiyah di Solo.

Pada masa pemuda, beliau telah menjadi anggota perkumpulan Sidik, Amanah, Tabligh, Vathonah (SATV). Yakni suatu nama organisasi Islam lokal yang disarankan KH Ahmad Dahan. Saat itu, pemerintah Belanda belum memberikan ijin berdirinya Muhammadiyah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah tahun 1920, Belanda memberikan ijin berdirinya Muhammadiyah di luar DIY, maka pada tanggal 25 Januari 1922, KH Ahmad Dahlan, M. Husni, dan R.M. Prawirowiworo datang ke kantor Sidik, Amanah. Tabligh, Vatonah di Surakarta untuk meresmikan organisasi ini menjadi Cabang Muhammadiyah di Surakarta.

Moeljadi Djojomartono secara resmi menjadi anggota Muhammadiyah dengan nomor baku/STb nomor 60/2112 tahun 1923. Beliau sebagai aktifis Muhammadiyah mulai dari anggota biasa lalu menjadi Sekretaris II pada tahun 1924 yang di kemudian hari menjadi Ketua Bagian Pendidikan dan Pengajaran. Pada periode 1927-1947 beliau menjadi Konsul/Ketua Muhammadiyah Daerah Solo. Bahkan ketika beliau wafat pada tahun 1967, beliau masih berstatus sebagai anggota PP Muhammadiyah periode 1965-1968.

Pada masa pendudukan Jepang, Moeljadi Djojomartono diangkat menjadi Daidantjo (Komandan batalyon) di Daidan I Nabahab Solo, sedangkan Kiyai Edris menjadi Daidantjo di Daidan II Wonogiri. Pada waktu pemilihan calon Panglima Besar tanggal 12 November 1945, yang dimenangkan Jendral Soedirman itu, Moeljadi Djojomartono, Oerip Soemohardjo, dan Amir Sjarifoeddin termasuk nominasi.

Dalam dunia politik, beliau pernah menjadi Ketua Partai Masyumi Wilayah Jawa Tengah (1947-1949-1956), dan merangkap sebagai anggota Pengurus Masyumi Pusat tahun 1947-1956. Di masa mudanya, ia menjadi Ketua Jong Islamieten Bond Cabang Surakarta (1925-1928).

Perhatian beliau terhadap pers sangat besar. Beliau memberikan andil besar atas terbitnya harian Mertju Soear edisi pusat di Jakarta. Bahkan harian Adil sebagai media publikasi Muhammadiyah yang terbit pertama kali tanggal 1 Oktober 1932 itu tidak lepas dari peran Moeljadi Djojomartono. Beliau menjadi redaksi majalah itu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan susunan redaksinya adalah; Moeljadi Djojomartono sebagai Direktur, Sjamsjuddin Sutan Makmur sebagai Redaksi, Soejitno sebagai Redaktur Pertama, dan Soerono Wirohardjono sebagai korektor. Media Adil ini merupakan salah satu dari dua publikasi Indonesia yang terbit sebelum Perang Dunia II. Majalah yang satunya lagi adalah Panjebar Semangat yang berbahasa Jawa dan terbit di Surabaya.

Di luar organisasi Muhammadiyah, beliau pernah menjadi Ketua POST, sebuah organisasi para pegawai Pos, Telepon, dan Telekomunikasi (PTT). Pada masa kemerdekaan, beliau menjadi Ketua II Barisan Banteng Republik Indonesia yang ketua umumnya adalah Dokter Muwardi. Kemudian pada masa kemerdekaan, beliau duduk di KNIP sebagai wakil dari Partai Masyumi. Pada tahun 1951-1956 beliau dipercaya menjadi Ketua DPRD Jawa Tengah. Beliau pernah duduk sebagai Dewan Pertahanan Daerah Karesidenan Surakarta. Pernah pula beliau itu menjadi dosen Agama Islam dan Budipekerti di Akademi Militer Yogyakarta.

Pada tahuan 1948-1949 beliau ditunjuk sebagai penasehat Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo. Pada tahun 1951-1955, beliau ditugaskan sebagai Imam Tentara Teritorial IV/Jawa Tengah dengan pangkat Mayor.

Masih di masa pemerintahan Presiden Soekarno (tahun 1966), beliau selaku Menteri Sosial ditunjuk menjadi Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal Jakarta yang kepanitiaannya menjadi satu dengan panitia pembangunan Monumen Nasional Jakarta. (Ls).