Majelis Pendidikan Kader (MPK)

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search

Majelis Pendidikan Kader (MPK) mempunyai tugas yang sangat penting dalam bidang perkaderan di Persyarikatan Muhammadiyah. Semasa K.H. Ahmad Dahlan, kegiatan yang dikategorikan sebagai perkaderan, dapat ditunjukkan dengan upaya-upaya beliau dalam membina angkatan muda untuk belajar mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.

Secara formal dan terprogram langkah perkaderan dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1957, yakni ketika dibentuknya Badan Pendidikan Kader (BPK) sebagai hasil Muktamar ke-33 di Palembang tahun 1956. Pada waktu itu, di Yogyakarta diadakan training khusus bagi pelajar dan mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah melalui pengajian khusus dan kursus kader. Dari training khusus tersebut dapat dihasilkan lulusan yang kemudian menjadi kader-kader Muhammadiyah yang dapat diandalkan dan terlibat dalam memimpin Muhammadiyah. Langkah lebih maju, terutama dalam konsep program perkaderan dalam Muhammadiyah terlihat pada tenggang waktu antara tahun 1968 dan 1974, yakni hasil keputusan Muktamar ke-37 di Yogyakarta tahun 1968 dan Muktamar ke-39 tahun 1971 di Padang. Muktamar ke-37 telah menghasilkan konsep penting, yaitu butir Program Kaderisasi Muhammadiyah beserta tahapan operasionalisasinya dalam bentuk Program Tiga tahun Pembinaan Kader.

Muktamar Muhammadiyah ke-37 ini menghasilkan keputusan-keputusan antara lain: 1) Muktamar telah memulai tradisi untuk memproyeksikan pembinaan kader secara terprogram; 2) Istilah Darul Arqam dipakai secara resmi sebagai sistem pelatihan untuk pembinaan kader di Muhammadiyah; dan 3) Muhammadiyah membentuk badan yang diberi tugas untuk pembinaan kader secara nasional, yang diberi nama Badan Pendidikan Kader (BPK). Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting untuk menyusun sebuah sistem perkaderan Muhammadiyah yang efektif.

Pada tahun 1971, setelah Muktamar ke-36 di Ujung Pandang, perkaderan Muhammadiyah mengalami pembaharuan lagi yang relatif lebih bervariasi. Selain Darul Arqam, juga diprogramkan kegiatan perkaderan dalam bentuk Refresing (Penyegaran), Up-Grading (Peningkatan), dan Job Training (Latihan Jabatan). Sedangkan Darul Arqam lebih ditingkatkan lagi dengan langkah program pembinaan kader tahun 1971-1974 untuk tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Pada periode ini diperkenalkan sistem Baitul Arqam 24 jam, yang dikhususkan untuk para pemimpin Muhammadiyah yang berada di jabatan pemerintah yang terbatas kesempatannya bila harus mengikuti Darul Arqam yang relatif lama. Dalam periode ini, perubahan kembali terjadi pada Badan Pendidikan Kader yang sifatnya operasional kemudian dilebur menjadi atau ke dalam Biro Organisasi dan Kader.

Program perkaderan Muhammadiyah kemudian mengalami penyempurnaan konsep setelah Muktamar ke-40 tahun 1978 di Surabaya yang menghasilkan “Program Pembinaan Kader Tahun 1980-1983”. Program tersebut menitikberatkan pada pembinaan aspek ideologis, yakni pembinaan Kepribadian Muhammadiyah dan Kesadaran Berorganisasi. Namun sejak periode itu, yang sebenarnya telah diawali sejak periode Muktamar ke-39 tahun 1974 di Padang (yang tidak mengembangkan program perkaderan dan terbatas pada program pembinaan mutu Pimpinan dan Anggota), kegiatan perkaderan dan pelaksanaannya mulai kurang berkembang. Keadaan ini berlangsung sampai Muktamar ke-41 tahun 1985 di Solo. Hasil Muktamar di Solo tersebut, kemudian membentuk Badan Pendidikan Kader di tingkat pusat. Pada periode ini kemudian masalah kaderisasi di kalangan Muhammadiyah ditangani secara lebih profesional serta direncanakan secara lebih terprogram dan sistematis, baik secara konsepsional maupun operasional.

Pada periode 1985-1990 ini berhasil menyusun Qoidah Badan Pendidikan Kader, dan badan yang sama dibentuk di tingkat Wilayah dan Daerah. Pada masa ini juga disusun dan diterbitkan pula buku-buku pedoman pelaksanaan perkaderan di lingkungan Muhammadiyah. Perkembangan selanjutnya Badan Pendidikan Kader ini mendapat pengukuhan kembali pada Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, dengan tetap melaksanakan tugas dan kewenangan yang sama, melanjutkan program-program yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya.

Hasil Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh tahun 1995, terdapat perubahan kembali. Badan Pendidikan Kader disatukan dengan Badan Koordinasi dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BKPAMM) sehingga menjadi Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BPKPAMM) yang tugas-tugasnya di samping secara konsepsional dan operasional menangani masalah-masalah perkaderan di Peresyarikatan Muhammadiyah, juga mengoordinasikan dan membina Ortom Angkatan Muda Muhammadiyah. Sekanjutnya, karena tugas-tugas perkaderan ini lebih banyak menyangkut aspek operasional, maka kedudukan sebagai badan dihapus pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta dan dikukuhkan menjadi Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI). Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005, Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) dirubah lagi menjadi Majelis Pendidikan Kader (MPK) sampai saat ini. Perubahan nama ini untuk lebih menegaskan fungsi majelis dalam pendidikan kader dan memfokuskan program perkaderan secara menyeluruh, intensif dan sistemik, baik di Persyarikatan maupun di majelis dan lembaga (unsur pembantu pimpinan), organisasi otonom Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah.

Prioritas program MPK, ada tiga: 1. Sinergi perkaderan dengan Majelis/Lembaga. Program ini dilakukan sebagai kelangsungan dari penguatan ideologi di semua lini dan tingkatan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Pendidikan Kader periode sebelumnya, 2. Meningkatkan penerbitan guna menjadi pedoman dan menunjang dalam layanan perkaderan. Penerbitan buku-buku perkaderan untuk menunjang layanan perkaderan di semua jenjang pimpinan. Penerbitan buku juga untuk memperluas dan sosialisasi pemikiran perkaderan yang berkembang di Muhammadiyah, 3. Penyelenggaraan Instruktur Perkaderan. Penyelenggaraan perkaderan di lingkungan Persyarikatan di seluruh jenjang pimpinan dan di AUM harus didukung sumber daya manusia atau instruktur yang memiliki kualifikasi komitmen ideologis dan keterampilan kepemimpinan. Karena itu, perlu peningkatan kuantitas dan kualitas instruktur persyarikatan di seluruh tingkatan pimpinan melalui pelatihan instruktur. (Im)