Komisi Perbaikan Haji

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search

Sebagai bagian dari rukun Islam, Ibadah haji telah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia sejak berabad silam. Sebelum ditemukan mesin uap, perjalanan haji ditempuh menggunakan kapal layar, sehingga memakan waktu berbulan-bulan karena mengandalkan kekuatan angin. Setelah kapal uap mulai beroperasi, pada tahun 1858 Inggris membuka layanan pertama perjalanan khusus haji dari Indonesia. (Putuhena, Historiografi)

Selain itu, beberapa saudagar keturunan Arab juga membuka layanan haji dengan membeli sejumlah kapal uap dari Basier en Jonkheim. Sementara Belanda ikut mencari keuntungan bisnis melalui tiga perusahaan pelayaran mereka, yaitu Rotterdamasche Llyod, Mij Nederland, dan Mij Oceaan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Kongsi Tiga.

Meskipun tersedia sejumlah perusahaan pelayaran khusus haji tetapi pelayanan kepada para jamaah haji dinilai kurang manusiawi. Melihat pentingnya perbaikan tentang haji, Muhammadiyah secara khusus memberi perhatian dengan membentuk Bagian Penolong Haji (BPH) pada tahun 1912 atau bersamaan dengan lahirnya Muhammadiyah. Bagian ini dipimpin oleh K.H. M. Sudjak. Kegiatan konkretnya berupa penyelenggaraan kajian-kajian, kursus dan pembekalan kepada calon jamaah haji. Mirip dengan yang hari ini sering disebut sebagai manasik haji. BPH juga berperan melakukan pendampingan kepada calon jamaah haji agar mendapatkan pelayan yang baik dari perusahaan pelayaran. Semua itu dilakukan tanpa tujuan meraup keuntungan sehingga para calon jamaah haji terhindar dari pemerasan yang sebelumnya kerap terjadi.

Dari sisi jamaah haji usaha yang dilakukan BPH mulai menunjukkan hasil. Karena para jamaah memiliki bekal ilmu dan wawasan yang cukup dalam berhaji. Sehingga meraka bisa menunaikan haji secara fokus, meninggalkan hal yang remeh-temeh. Tetapi dari sisi penyedia jasa pelayaran perbaikan belum maksimal. Maka pada tahun 1922 KH. Ahmad Dahlan mengutus KH. M. Sudjak dan Mas Wirjopertomo untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci sekaligus investigasi.

Penyediaan konsumsi dan pelayanan kesehatan yang buruk membuat angka kematian jamaah haji cukup tinggi. Pada tahun 1921 dari 28.839 jamaah haji Indonesia, terdapat 3.170 yang meninggal. Sampai awal tahun 1930-an jumlahnya meningkat dan diperkirakan mencapai 10 kematian per seribu jamaah. (Kees van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”, dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia Dan Haji, Terj. Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet (Jakarta: INIS, 1997), 83.

Melihat kondisi tersebut KH. Ahmad Dahlan merasa prihatin dan pada tahun 1921 menuntut Kongsi Tiga milik Belanda untuk melakukan perbaikan pelayanan haji. Belanda kemudian melakukan perubahan pada 10 November 1922 yang kemudian dikenal sebagai Ordonansi Haji 1922. Dalam aturan tersebut diatur tentang perbaikan angkutan haji dalam segi keamanan, kesehatan, dan fasilitas perjalanan. Ordonasi Haji 1922 kemudian mengalami penyempurnaan secara berturut-turut pada 1923, 1925, 1927, 1932 dan 1937.

Muhammadiyah terus melakukan usaha dalam perbaikan penyelenggaraan haji. Pada tahun 1923 KH. M. Sudjak bersama HOS Cokroaminoto dan Haji Agus Salim mendirikan Organisasi Haji Hindia Timur dan melakukan negosiasi dengan Kongsi Tiga. Selain itu, usaha mendirikan maskapai pelayaran sendiria juga dilakukan. Pada kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau pada tahun 1930 tercetus ide mendirikan pelayaran khusus bagi jamaah haji Indonesia. Langkah tersebut terealisasi pada 1935 dalam kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yang memutuskan berdirinya maskapai pelayaran haji dengan nama N.V. Schevaart dan Hendelmay (Indoche).

Dalam Congres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada 1937 dibentuklah Comite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (CPPHI/KPPHI). Pada 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) dengan ketua KH. M. Sudjak. Munculnya PPHI sekaligus menjadi lembaga baru yang kemudian ditetapkan secara sah menjadi penyelenggaran perjalanan haji Indonesia selain pemerintah, melalui Surat Kementerian Agama No.3179 tanggal 6 Februari 1950.

Menilik sejarah haji Indonesia tersebut, tampak perang penting Muhammadiyah dalam usaha perbaikan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia. Kini pelayanan haji dilakukan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sedangkan keuangan haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). [Eko Triyono]