Khittah Perjuangan Muhammadiyah

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search

Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam Muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Khittah merupakan langkah-langkah terperinci dan berjenjang serta berkesinambungan yang memberikan jalan dan arah bagi amal usaha Muhammadiyah.

Khittah Muhammadiyah sudah dikenal sejak Muktamar di Palembang tahun 1956, yaitu “Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959”, populer disebut “Khittah Palembang”. Pada tahun 1967, menjelang Muktamar ke-37 tahun 1968, kembali digagas konsep khittah, mengenai pokok-pokok pemikiran tentang “Khittah Perjuangan Muhammadiyah”. Konsep ini diputuskan dalam Tanwir di Ponorogo tahun 1969, dikenal sebagai “Khittah Ponorogo”.

Setelah itu, dihasilkan “Khittah Muhammadiyah” tahun 1971 atau “Khittah Ujung Pandang”, yakni hasil Muktamar di Ujung Pandang (Makassar), yang kemudian disempurnakan dalam Muktamar di Surabaya tahun 1978. Ada pula khittah tahun 2002, yaitu “Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, hasil Tanwir di Denpasar tahun 2002, yang dikenal dengan “Khittah Denpasar”.

Dalam pokok pikiran mengenai Khittah sejak tahun 1967 diulas hal-hal penting mengenai “Khittah Perjuangan Muhammadiyah”. Konsep “Khittah Perjuangan Muhammadiyah” mengandung makna mendasar sebagai berikut: (1) Suatu garis perjuangan, yaitu rumusan teori, metode, sistim, strategi, taktik, dan perjuangan Muhammadiyah; (2) Suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi/keyakinan hidup Muhammadiyah; (3) Khittah Perjuangan pada dasarnya tidak mempunyai sifat tetap, artinya selalu berubah, untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta ruang dan waktu; kendati terdapat di antaranya yang tidak begitu mudah berubah karena merupakan prinsip-prinsip perjuangan Muhammadiyah; (4) Terdapat Khittah Perjuangan yang bersifat pola dasar (khittah makro) dan yang merupakan program dasar (khittah mikro).

Dengan merumuskan Khittah Perjuangannya sesungguhnya Muhammadiyah ingin melakukan penegasan ulang sekaligus sistematisasi gerakan, sebagaimana awal kelahirannya sebagai organisasi keagamaan (gerakan Islam) yang berjuang di lapangan dakwah dan tajdid dengan melakukan berbagai usaha pembinaan masyarakat untuk terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejak didirikan, Muhammadiyah tidak melakukan perjuangan politik-praktis untuk meraih kekuasaan di ranah negara sebagaimana halnya partai politik. Dengan Khittah Palembang tahun 1956, Khittah Ponorogo tahun 1969, Khittah Ujung Pandang tahun 1971, dan Khittah Denpasar tahun 2002; Muhammadiyah secara garis besar menentukan kebijakan dan orientasi gerakannya: (a) Menentukan garis-garis organisasi yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggotanya sebagai kebijakan, arahan, pedoman, dan ketentuan dalam bersikap dan bertindak atasnama organisasi; (b) Menempatkan secara objektif dan diversifikasi kerja mengenai lapangan dakwah pembinaan masyarakat dengan lapangan perjuangan politik untuk meraih kekuasaan negara; (c) Penegasan posisi dan peran Muhammadiyah yang bergerak di lapangan dakwah dan tidak bergerak di lapangan politik-praktis atau politik yang berorientasi pada kekuasaan; (d) Garis kebijakan organisasi yang menetapkan tidak ada hubungan organisatoris dengan kekuatan/partai politik mana pun sebagai posisi objektif untuk bersikap netral/berjarak dan tidak menghimpitkan diri, mendukung, dan bekerja-sama secara politik dengan organisasi politik tersebut; (e) Garis kebijakan yang memberi kebebasan kepada anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai politik, serta untuk memilih atau tidak memilih pilihan politik sesuai dengan hak asasinya dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Persyarikatan; (f) Pandangan teologis Muhammadiyah tentang politik sebagai arena “urusan duniawi” yang berlaku hukum ijtihad dan kebijakan organisasi; dan (g) Peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kendati tidak aktif/tidak memilih perjuangan politik-praktis tetapi proaktif dalam membangun masyarakat bangsa, dan negara serta menentukan sikap tertentu terhadap kebijakan-kebijakan negara sebagaimana layaknya kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan dalam sebuah negara yang demokratis dengan posisi sebagai kekuatan moral-keagamaan dan bukan sebagai kekuatan politik.

Dengan menggariskan Khittah-nya, Muhammadiyah sebenarnya ingin menegaskan bahwa politik tidak dapat dihimpitkan dengan dakwah. Demikian pula, partai politik tidak dapat disatu-paketkan dengan organisasi dakwah. Penghimpitan dan penyatuan politik dan dakwah sekilas tampak ideal dan akan menghasilkan buah perjuangan yang positif, tetapi jangka panjang justru mengandung banyak masalah dan bom waktu konflik keagamaan sekaligus konflik politik. Karena itu, Muhammadiyah tidak perlu ditarik-tarik ke ranah perjuangan politik, betapapun dunia politik itu penting dan menjanjikan, mengingat Muhammadiyah lahir memang bukan untuk perjuangan politik meraih kekuasaan negara. Biarlah Muhammadiyah memfokuskan diri mengurus dakwah dan tajdid di ranah masyarakat, sedangkan perjuangan politik di ranah kekuasaan negara secara terfokus pula dilakukan oleh partai politik.

Dalam perspektif lain, dari penyusunan Khittah yang berkembang sejak tahun 1956 hingga 2002 itu terkandung isyarat yang penting, bahwa Muhammadiyah sebenarnya jauh lebih antisipatif dalam menyikapi dunia politik dan menyadari betapa banyak kemusykilan soal politik kekuasaan. Karena itu, Muhammadiyah sehingga menggariskan Khittah Perjuangannya agar tetap istiqamah dalam mengemban fungsi dakwah dan tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis. (Im)