Lihat sumber untuk Majelis Pustaka dan Informasi (MPI)

Majelis Pustaka pada awal didirikan bernama Bahagian Poestaka, pada saat Muhammadiyah dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan. Berdirinya bagian ini bersamaan dengan berdirinya Bahagian Sekolahan, Bahagian Tabligh dan Bahagian Penolong Kesengsaraan Oemeom (PKO).  Pendirian bahagian-bahagian itu berawal dari rapat Muhammadiyah pada tanggal 17 Juni 1920, yang dihadiri sekitar 200 orang anggota dan simpatisan Muhammadiyah. 

Rapat yang dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan itu memutuskan kepengurusan untuk beberapa bahagian dalam Muhammadiyah, yaitu: 1) Pengurus Muhammadiyah bahagian Sekolahan dengan ketuanya HM Hisyam; 2) Pengurus Muhammadiyah bahagian Tabligh dengan ketuanya HM Fachroddin; 3) Pengurus Muhammadiyah bahagian PKO dengan ketuanya HM Syuja’; 4) Pengurus Muhammadiyah bahagian Taman Poestaka dengan ketuanya HM Muchtar.

Pada tahun 1915, Bahagian Taman Poestaka telah menerbitkan majalah bulanan bernama Swara Moehammadijah dengan pemimpin Redaksinya KH Fachruddin, yang selanjutnya digantikan oleh HA Hanie. Saat itu majalah Swara Moehammadijah telah terbit sebanyak 1000 eksemplar tiap bulannya. 

Bahagian Taman Poestaka saat itu juga menerbitkan buku-buku dan selebaran-selebaran. Buku-buku dan selebaran-selebaran itu, ada yang dijual dan ada yang dibagikan secara cuma-cuma. Sampai akhir tahun 1929 Bahagian Taman Poestaka telah memiliki 992 buku. Bagian ini juga mendirikan perpustakaan, menyelenggarakan penerbitan buku dan selebaran. 

Dalam perkembangan selanjutnya pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo tahun 1929, diputuskan untuk mendirikan Uitgeefster My, yakni suatu badan yang mengusahakan penerbitan buku-buku sekolah Muhammadiyah yang diurus oleh Hoofdbestuur/HB (Pengurus Besar) Muhammadiyah Bahagian Majelis Pustaka. Pada tahun itu juga, bagian ini telah menerbitkan buku karya KH Ahmad Dahlan yang berjudul: Al-Islam, Al-Qur’an, Al-Manar (Pepadanging Bawana). Keberadaan majelis ini mendukung Muhammadiyah dalam bidang penerbitan dan perbukuan. Pada Kongres Muhammadiyah tahun 1929 yang dihadiri 19.000 peserta dari seluruh Indonesia (kecuali Kalimantan) telah diterbitkan 700.00 buku dan brosur.

Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) merupakan Badan Pembantu Persyarikatan yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Persyarikatan di masing-masing tingkat. MPI bertugas melaksanakan dakwah Islam di bidang perpustakaan, penerbitan, penyusunan dokumentasi dan sejarah. 

Dalam Qaidah Majelis Pustaka seperti yang tertuang dalam Program PP Muhammadiyah tahun 1962, disebutkan: 1. Menanamkan kesadaran dan pentingnya bidang kepustakaan, sebagai rangkaian usaha mencapai tujuan persyarikatan, 2. Memimpin dan membantu cabang-cabang dalam usahanya di bidang pustaka, 3. Mengusahakan penerbitan, 4. Membantu dan menggembirakan dan mengoordinasi usaha anggota masyarakat dan organisasi Islam yang bergerak di bidang tersebut sesuai dengan tujuan Persyarikatan, 5. Mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan-badan halal lainnya.

MPI dibentuk dari tingkat pusat sampai cabang. Tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah disebut Majelis, sedangkan untuk tingkat Cabang disebut Bagian. Adapun susunan keanggotaan Pimpinan MPI ditetapkan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing. Secara hierarkis MPI bertanggungjawab pimpinan masing-masing tingkat dan secara teknis mendapat bimbingan, koordinasi dan pengawasan MPI di tingkat atasnya. 

Sebelum menjadi Majelis Pustaka dan Informasi, pernah beberapa kali berganti nama, tahun 1995 bernama Lembaga Pustaka dan Dokumentasi PP Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, tahun 2000, Majelis ini ditiadakan dalam kepengurusan Persyarikatan Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, tahun 2005, bagian ini dimunculkan kembali dengan nama Lembaga Pustaka dan Informasi. Terakhir, Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta (Muktamar Satu Abad Muhammadiyah), dirubah kembali menjadi Majelis Pustaka dan Informasi.

Penambahan kata Informasi dalam Majelis ini dengan pertimbangan, perkembangan di bidang teknologi informasi yang sangat masif, menuntut Muhammadiyah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memperluas bidang dakwahnya. Tugas dan fungsi Majelis ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, diantaranya: 1) Pengadaan perpustakaan yang memadai di kantor wilayah dan daerah, terutama bahan pustaka yang berisi dokumen-dokumen Persyarikatan (buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, dll) sehingga mudah menjadi rujukan publik, 2) Penulisan sejarah Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya di tingkat wilayah dan daerah agar masing-masing daerah memiliki sejarah perkembangan Muhammadiyah di daerahnya, 3) Mendorong warga untuk mengembangkan minat baca sebagai pengamalan perintah Iqra’ sekaligus sebagai upaya memperluas wawasan dengan mengadakan kajian buku keislaman dan kemuhammadiyahan, serta secara terus menerus mengikuti perkembangan Persyarikatan berlangganan majalah Suara Muhammadiyah. Sedangkan bagi lembaga pendidikan harus memiliki sarana perpustakaan yang memadai yang difungsikan secara optimal sebagai pusat kegiatan keilmuan, 4) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelayanan kepada media massa (cetak dan elektronik) serta mengaktifkan website sebagai sarana penyebaran informasi dan syiar kegiatan Muhammadiyah, 5) Pelatihan tenaga public relation di tingkat wilayah dan daerah agar dapat mengomunikasikan kegiatan Muhammadiyah kepada masyarakat luas, 6) Menyelenggarakan pelatihan tentang kepustakaan dan jaringan informasi, 7) Membangun data base dan sistem informasi Muhammadiyah, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Diantara program yang fenomenal bagi Majelis Pustaka dan Informasi adalah pembangunan Museum Muhammadiyah, yang berlokasi di kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan pembuatan Pusat Syiar Digital Muhammadiyah. (IM)